Wantimpres Bentuk Tiga Bidang Strategis 2026–2029, Agum Gumelar hingga Chairul Tanjung Jadi Ketua

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menetapkan pembagian tugas anggota ke dalam tiga bidang strategis untuk periode 2026–2029. Pembagian tersebut mencakup Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Bidang Kesejahteraan Sosial; serta Bidang Ekonomi dan Keuangan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat fokus kerja Wantimpres dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan pembagian bidang tersebut disepakati dalam Rapat Pleno Kedua Wantimpres yang berlangsung pada 15 Oktober 2026. Dalam struktur baru itu, masing-masing bidang dipimpin oleh tiga tokoh, yakni Agum Gumelar, Pratikno, dan Chairul Tanjung.

Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo atau Bamsoet menjelaskan bahwa pembagian tugas tersebut bertujuan membuat pelaksanaan fungsi Wantimpres lebih terarah dan efektif. Melalui pengelompokan berdasarkan bidang strategis, setiap anggota diharapkan dapat memusatkan perhatian pada persoalan sesuai ruang lingkup tugasnya.

Bamsoet menyampaikan bahwa pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden akan dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian serta lembaga pemerintah terkait. Dengan mekanisme tersebut, rekomendasi yang disusun diharapkan tidak hanya mempertimbangkan berbagai persoalan di lapangan, tetapi juga didukung data dan masukan dari instansi yang memiliki kewenangan teknis.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan menangani berbagai isu yang berkaitan dengan stabilitas politik, penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), serta keamanan nasional. Ruang lingkup ini mencakup persoalan penting yang berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, dan kondisi keamanan di dalam negeri.

Sementara itu, Bidang Kesejahteraan Sosial akan berfokus pada sejumlah persoalan yang berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Isu yang menjadi perhatian antara lain perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun Bidang Ekonomi dan Keuangan akan mengkaji persoalan investasi, hilirisasi, kebijakan fiskal dan moneter, pembangunan infrastruktur, serta ketahanan pangan dan energi. Bidang ini memiliki cakupan strategis karena berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan daya saing, dan menjaga stabilitas ekonomi.

Menurut Bamsoet, pembagian bidang tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih fokus, terukur, dan berbasis data. Setiap bidang dapat melakukan pendalaman terhadap persoalan sesuai lingkup masing-masing sebelum menyampaikan hasil kajian sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden.

Salah satu sasaran besar yang turut menjadi perhatian adalah mendukung upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Target tersebut membutuhkan koordinasi berbagai sektor, mulai dari peningkatan investasi dan produktivitas, penguatan industri melalui hilirisasi, hingga pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan daya beli masyarakat.

Melalui pembagian tugas untuk periode 2026–2029 ini, Wantimpres diharapkan dapat menjalankan fungsi pemberian nasihat dan pertimbangan secara lebih terorganisasi. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait juga menjadi bagian penting agar rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden memiliki dasar kajian yang kuat serta relevan dengan kebutuhan kebijakan nasional.