Utang Whoosh ((whosh, kcic, kai, kereta cepat) Diambil Alih Kemenkeu, Kepemilikan KCIC Beralih dari KAI

Nasib utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh memasuki babak baru. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipastikan akan mengambil alih penyelesaian utang proyek strategis tersebut, sekaligus mengambil alih kepemilikan mayoritas saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator resmi Whoosh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kepemilikan 60 persen saham KCIC nantinya tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI), melainkan dialihkan sepenuhnya di bawah koordinasi Kemenkeu.

Sebagai informasi, KCIC merupakan perusahaan patungan milik konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium perusahaan China. Sebelumnya, 60 persen saham dipegang pihak Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)—yang beranggotakan KAI, PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara VIII—sementara 40 persen sisanya dipegang oleh konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Proses peralihan saham dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ke Kemenkeu ini ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026 mendatang. "Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini diserahkan dari Danantara ke Kementerian Keuangan. Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September sudah akan clear," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Purbaya memastikan bahwa pengelolaan saham dan penyelesaian utang KCIC ini tidak akan langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai gantinya, pengelolaan akan dilakukan melalui Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah naungan Kemenkeu. "Dialihkan Kemenkeu, dikelola oleh saya semuanya KCIC itu. Tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan BUMN, SMV Fiskal kita untuk mengelola itu. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN," jelasnya. Ia turut menegaskan bahwa konsorsium tidak akan dibubarkan, dan investor China tetap akan menjadi pemegang saham di KCIC.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa skema penyelesaian utang Whoosh ini sudah dikomunikasikan kepada pihak pemerintah China. Menurut Airlangga, China merespons baik upaya penyelesaian utang tersebut. "Ya, kalau penyelesaian selalu baik," ujar Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

Di sisi lain, Istana Kepresidenan turut merespons rencana ini, termasuk kemungkinan penggunaan dana APBN dalam penyelesaiannya. Persoalan utang kereta cepat sebelumnya telah dibahas dalam rapat bersama di BPI Danantara yang turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Prasetyo Hadi memastikan utang proyek tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut apakah penyelesaian utang ini akan melibatkan APBN, Prasetyo hanya menyebut bahwa skema detailnya masih sedang dibahas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. "Yang akan menanggung adalah dari Kementerian Keuangan. Skemanya nanti Pak Purbaya yang ngatur," ungkap Prasetyo. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar persoalan beban utang proyek transportasi massal andalan ini dapat diselesaikan secepatnya, demi memastikan kelangsungan operasional Whoosh yang bahkan berpeluang diperluas hingga ke Jawa Timur di masa mendatang.