Usai Penggerebekan Narkoba, Bangunan Liar di Kampung Bahari Jakarta Utara Mulai Dibongkar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membongkar sejumlah bangunan liar di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (2/11/2026). Penertiban yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari operasi penggerebekan narkoba yang digelar aparat gabungan sehari sebelumnya.

Proses pembongkaran melibatkan Pemerintah Kota Jakarta Utara bersama jajaran kecamatan dan kelurahan, dengan dukungan aparat kepolisian. Sejumlah bangunan yang berdiri di sepanjang pinggir rel kereta api menjadi sasaran penertiban karena keberadaannya diduga berkaitan dengan aktivitas transaksi dan penyalahgunaan narkoba di kawasan tersebut.

Langkah pembongkaran ini dilakukan sehari setelah aparat gabungan menggelar operasi penindakan narkoba di Kampung Bahari, Minggu (1/11/2026). Dalam operasi tersebut, sejumlah unsur penegak hukum dan lembaga terkait dikerahkan untuk menyisir lokasi yang diduga menjadi tempat berlangsungnya aktivitas peredaran narkotika.

Aparat yang terlibat dalam operasi itu antara lain Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta personel Brimob. Penggerebekan tersebut menjadi bagian dari upaya penindakan terhadap dugaan aktivitas narkoba di kawasan Kampung Bahari.

Setelah operasi berlangsung, pemerintah daerah kemudian melanjutkan langkah penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang berada di sekitar lokasi. Area di sepanjang rel kereta api menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian karena sejumlah bangunan di kawasan tersebut diduga digunakan sebagai tempat transaksi hingga penyalahgunaan narkoba.

Pembongkaran tidak hanya diarahkan untuk menindaklanjuti pengungkapan kasus narkoba, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penataan lingkungan. Keberadaan bangunan liar di kawasan tersebut dinilai perlu ditertibkan agar area sekitar rel kereta api dapat ditata kembali dan tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang melanggar hukum.

Keterlibatan unsur pemerintah kota hingga aparat kepolisian menunjukkan bahwa penanganan kawasan Kampung Bahari dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. Penindakan terhadap dugaan peredaran narkoba dilanjutkan dengan langkah penataan wilayah, sehingga penanganannya tidak berhenti pada operasi penggerebekan semata.

Meski demikian, dugaan penggunaan bangunan-bangunan tersebut sebagai lokasi transaksi maupun penyalahgunaan narkoba tetap perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan. Penertiban fisik kawasan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat merupakan dua langkah berbeda yang saling berkaitan dalam penanganan persoalan tersebut.

Pembongkaran bangunan liar di Kampung Bahari diharapkan menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mencegah kawasan tersebut kembali dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum pun dihadapkan pada tantangan untuk memastikan penataan wilayah berjalan berkelanjutan setelah operasi penindakan dilakukan.