KPK Ungkap Dugaan Uang Komitmen 8 Tersangka Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut, Nilainya Capai Rp3,49 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nominal uang yang diduga diterima delapan tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Nilai uang yang diduga diterima para tersangka bervariasi, mulai dari Rp270 juta hingga mencapai Rp3,49 miliar. Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari perkembangan penyidikan perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek infrastruktur jalan di wilayah Sumatera Utara. Informasi mengenai nominal uang tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dalam keterangannya, KPK memaparkan dugaan penerimaan uang oleh para tersangka yang kini menjadi bagian dari proses penyidikan. Penyidik terus mendalami keterkaitan uang tersebut dengan pelaksanaan proyek serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. KPK menyebut uang yang diduga diterima para tersangka merupakan biaya komitmen dari penyedia proyek. Istilah tersebut merujuk pada dugaan pemberian uang yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, meskipun peran dan hubungan masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Penyidik perlu mengungkap bagaimana mekanisme pemberian uang tersebut berlangsung, termasuk tujuan pemberian dan kaitannya dengan pengadaan proyek pembangunan jalan.

“Nominal yang diduga diterima para tersangka berkisar Rp270 juta hingga Rp3,49 miliar,” demikian inti keterangan mengenai dugaan penerimaan uang yang disampaikan KPK.

Rentang nilai tersebut menunjukkan adanya perbedaan nominal penerimaan di antara para tersangka. Namun, besaran uang yang diduga diterima masing-masing pihak harus tetap merujuk pada rincian resmi penyidik agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyampaian informasi. Kasus ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan proyek pembangunan jalan, salah satu sektor infrastruktur yang memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat dan kegiatan perekonomian daerah. Pembangunan jalan diharapkan dapat memperlancar distribusi barang, menghubungkan wilayah, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur menjadi persoalan serius yang perlu ditangani secara transparan. Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan proyek, penyidik biasanya perlu menelusuri hubungan antara penyedia proyek, pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Penelusuran tersebut penting untuk mengungkap apakah pemberian uang memiliki kaitan dengan proses pengadaan, penentuan pemenang, pelaksanaan kontrak, atau keputusan lain yang berhubungan dengan proyek. Namun, rincian mekanisme dalam perkara ini tetap perlu mengacu pada hasil penyidikan resmi KPK.

Pada Kamis (22/10/2026), KPK juga melakukan penahanan terhadap tujuh tersangka dalam pengembangan perkara tersebut. Penahanan menjadi bagian dari proses hukum yang dilakukan penyidik setelah melalui tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut sekaligus menandai perkembangan penanganan perkara, sementara penyidik masih perlu melengkapi bukti dan mendalami keterlibatan masing-masing pihak. Sementara itu, satu tersangka lainnya, Dicky Erlangga, belum memenuhi panggilan penyidik pada jadwal pemeriksaan tersebut. KPK menjadwalkan pemanggilan kembali terhadap Dicky pada Senin (26/10/2026). Pemanggilan ulang itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada penyidik melanjutkan pemeriksaan dan memperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam proses pengungkapan perkara.

Pemeriksaan terhadap para tersangka menjadi bagian penting dalam mengurai dugaan aliran uang komitmen tersebut. Keterangan yang diperoleh penyidik dapat digunakan untuk mencocokkan informasi mengenai penerimaan uang, hubungan antarpihak, serta bukti lain yang telah dikumpulkan. Selain itu, penyidik juga perlu memastikan apakah terdapat pihak lain yang diduga terlibat dan bagaimana peran mereka dalam rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki. Penanganan perkara ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Proses pengadaan yang transparan, pengawasan kontrak yang efektif, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi unsur penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Apabila dana proyek disalahgunakan, dampaknya berpotensi merugikan kepentingan publik karena pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Meski KPK telah mengungkap dugaan penerimaan uang dan melakukan penahanan terhadap tujuh tersangka, proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan. Status tersangka maupun penahanan tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, perkembangan perkara perlu disampaikan secara akurat dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. KPK diharapkan dapat mengungkap perkara ini secara menyeluruh, termasuk asal-usul uang yang diduga diterima, mekanisme pemberian biaya komitmen, serta peran masing-masing tersangka dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Pemanggilan kembali Dicky Erlangga pada 26 Oktober 2026 juga menjadi salah satu agenda lanjutan yang perlu dicermati dalam perkembangan penyidikan. Publik kini menantikan hasil pemeriksaan berikutnya untuk mengetahui bagaimana dugaan korupsi tersebut berlangsung dan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.