KPK Geledah Dinas PUPR Klaten terkait Dugaan Korupsi, Sita Dokumen dan Uang Tunai

Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten periode 2025-2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (28/10/2026). Tim penyidik KPK bergerak di lokasi dinas tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan resmi mengenai penggeledahan. Ia menjelaskan ruang lingkup penyitaan yang dilakukan penyidik. Informasi disampaikan kepada media secara terbuka. Proses hukum terkait perkara ini terus berjalan.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen pengadaan barang dan jasa. Dokumen-dokumen tersebut menjadi salah satu fokus pengumpulan alat bukti. Proses pengadaan di lingkungan Dinas PUPR Klaten didalami. Barang bukti dokumen diamankan untuk keperluan penyidikan. Selain dokumen, penyidik juga menyita barang bukti elektronik. Perangkat elektronik yang relevan dengan perkara ikut diamankan. Data digital diharapkan memberikan keterangan tambahan. Penyitaan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Budi Prasetyo menyebut penyidik juga menyita uang tunai dalam penggeledahan di Kantor Dinas PUPR itu. Keberadaan uang tunai menjadi temuan dalam operasi tersebut. Proses penghitungan masih berlangsung di lokasi. Nominal pastinya belum dapat diumumkan.

“Saat ini masih proses hitung, jadi kami belum bisa sampaikan terkait dengan nominal dari uang yang diamankan dalam kegiatan penggeledahan hari ini,” kata Budi Prasetyo.

Keterangan tersebut menegaskan status penghitungan yang belum selesai. KPK memilih menyampaikan informasi secara hati-hati. Transparansi tetap dijaga dalam batas yang tidak mengganggu penyidikan. Penggeledahan di Dinas PUPR Kabupaten Klaten merupakan bagian dari penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten. Periode yang disorot mencakup 2025-2026. Penyidik mendalami alur pengadaan barang dan jasa. Dokumen yang disita menjadi bahan pemeriksaan lebih lanjut.

Budi Prasetyo sebagai juru bicara KPK menjadi sumber informasi resmi. Keterangannya memberikan gambaran mengenai hasil awal penggeledahan. Penyitaan dokumen, barang elektronik, dan uang tunai disebutkan secara rinci. Status penghitungan uang masih berlangsung. Barang bukti elektronik yang disita akan dianalisis oleh tim terkait. Data di dalamnya diharapkan memperjelas aliran transaksi atau komunikasi. Proses forensik digital biasanya membutuhkan waktu. Hasil analisis akan dilampirkan dalam berkas perkara.

Penyitaan uang tunai menunjukkan adanya temuan finansial di lokasi penggeledahan. Meskipun nominal belum diumumkan, keberadaan uang tersebut menjadi catatan penting. Penghitungan dilakukan secara teliti untuk memastikan akurasi. Laporan resmi akan disampaikan setelah proses selesai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam pengadaan infrastruktur dan penataan ruang. Dugaan korupsi di lingkungan dinas tersebut menjadi perhatian serius. KPK bergerak untuk mengusut potensi penyimpangan. Akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah menjadi fokus.

Kasus dugaan korupsi di Pemkab Klaten periode 2025-2026 masih dalam tahap pengembangan. Penggeledahan di Dinas PUPR menjadi salah satu langkah pengumpulan alat bukti. Penyidik bekerja sistematis untuk mengungkap fakta. Proses hukum dilanjutkan sesuai mekanisme. Keterangan Budi Prasetyo bahwa nominal uang masih dalam proses hitung mencerminkan kehati-hatian KPK. Informasi yang belum final tidak disampaikan ke publik. Langkah ini untuk menghindari ketidakakuratan. Publik diminta menunggu keterangan resmi berikutnya. Pengamanan dokumen pengadaan barang dan jasa menjadi langkah krusial. Dokumen tersebut biasanya berisi kontrak, berita acara, dan administrasi terkait. Analisis terhadap dokumen diharapkan mengungkap ada tidaknya penyimpangan. Tim penyidik akan meneliti satu per satu.