Pramono Anung Mulai Gelar Rapat di Kantor Kecamatan, Target Sambangi 44 Kecamatan di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mulai mengubah pola pelaksanaan rapat terbatas dengan mendatangi langsung kantor kecamatan di berbagai wilayah Ibu Kota. Tidak lagi selalu digelar di Balai Kota, rapat tersebut menjadi kesempatan bagi Pramono untuk mendengar secara langsung persoalan dan kebutuhan masyarakat melalui para camat serta lurah yang bertugas di lapangan.

Rapat terbatas perdana dengan pola tersebut berlangsung di Kantor Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pada Selasa (3/11/2026). Pertemuan itu dihadiri camat, lurah, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas sejumlah persoalan dan program pembangunan yang membutuhkan perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Melalui akun Instagram pribadinya, Pramono menyampaikan bahwa rapat di tingkat kecamatan merupakan langkah awal dari rencana mengunjungi seluruh wilayah administrasi kecamatan di Jakarta. Ia berharap dapat mendatangi 44 kecamatan agar memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi masing-masing wilayah.

“Saya menggelar rapat terbatas perdana di tingkat kecamatan. Harapannya, saya bisa mengunjungi seluruh 44 kecamatan di Jakarta,” tulis Pramono.

Menurut Pramono, pelaksanaan rapat di kantor kecamatan memungkinkan dirinya mendengar kondisi lapangan secara lebih nyata. Camat dan lurah dinilai memiliki pemahaman langsung mengenai persoalan wilayah karena setiap hari berhadapan dengan berbagai keluhan, kebutuhan, dan aspirasi warga.

Ia juga berharap pola rapat tersebut dapat mendorong peningkatan tanggung jawab aparatur kewilayahan dalam menjalankan tugasnya. Dengan komunikasi yang lebih dekat antara pimpinan daerah dan jajaran di tingkat kecamatan, berbagai persoalan diharapkan dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat sasaran.

“Semoga dengan rapat ini, para camat dan lurah semakin memiliki rasa tanggung jawab terhadap wilayahnya, sehingga pelayanan kepada warga bisa meningkat,” kata Pramono.

Dalam rapat di Kecamatan Kembangan, sejumlah isu pembangunan dan pelayanan publik menjadi pembahasan. Di antaranya kelanjutan pembangunan turap Kali Angke, normalisasi saluran air, penanganan kemacetan melalui pelebaran Jalan Joglo Raya, serta optimalisasi pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Meruya Selatan.

Penanganan banjir menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan sejumlah kawasan yang dinilai membutuhkan penanganan, yakni Bendungan Polor–Puri Mansion di Kembangan Selatan serta Permata Buana dan Kompleks BTN di Kembangan Utara.

Pramono memastikan pembangunan turap atau sheet pile

Selain persoalan banjir, pelebaran Jalan Joglo Raya juga menjadi agenda pembahasan sebagai bagian dari upaya mengatasi kemacetan di wilayah Kembangan. Sementara itu, optimalisasi TPS3R Meruya Selatan diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah melalui prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang.

Melalui kunjungan dan rapat langsung di kantor kecamatan, Pramono berharap koordinasi antara pemerintah provinsi, camat, lurah, dan OPD dapat berjalan lebih efektif. Pola tersebut juga diharapkan membuat kebijakan pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena persoalan wilayah dapat disampaikan langsung oleh aparatur yang sehari-hari menangani pelayanan warga.