Rocky Gerung Usulkan Moratorium Parpol, Bukan Program MBG: “Nggak Semua, Satu Aja”

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembentukan partai politik (parpol) baru. Menurutnya, langkah tersebut lebih layak dipertimbangkan dibandingkan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu program pemerintah.

Usulan itu disampaikan Rocky dalam acara Senator Menyapa 2026

Rocky menjelaskan, anggota DPD yang bertugas sebagai senator membawa suara masyarakat dari wilayah yang mereka wakili. Menurutnya, mekanisme tersebut berbeda dengan partai politik yang memiliki struktur organisasi dan jenjang seleksi berlapis sebelum aspirasi atau kepentingan politik disalurkan.

Ia kemudian melontarkan kritik terhadap proses penyaringan dalam partai politik. Rocky menyebut setiap tahapan atau filter dalam struktur partai berpotensi diwarnai kepentingan tertentu. Ia bahkan menyinggung dugaan praktik pemberian uang dalam proses tersebut.

"Karena anggota DPD sebagai senator, dia mewakili suara dari bawah. Partai politik filternya banyak. Setiap filter ada amplopnya. Kan faktanya begitu. Jadi apa yang mesti dimoratorium sebetulnya?" kata Rocky.

Dari perbandingan tersebut, Rocky mempertanyakan mengapa program MBG justru menjadi salah satu hal yang dipersoalkan untuk dihentikan atau dimoratorium. Ia berpendapat, jika memang diperlukan moratorium, pembentukan partai politik baru dapat menjadi salah satu opsi yang dibahas.

"Yang mesti dimoratorium bukan MBG, tapi parpol. Nggak semua, satu aja," imbuhnya disambut dengan nada berkelakar.

Pernyataan Rocky itu menjadi sorotan karena menyentuh dua isu berbeda, yakni keberlanjutan program pemerintah dan sistem kepartaian di Indonesia. Di satu sisi, MBG merupakan program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Di sisi lain, usulan moratorium parpol mengarah pada kritik terhadap proses politik dan mekanisme penyaluran aspirasi melalui partai.

Meski disampaikan dengan nada humor, pernyataan Rocky membawa pesan kritik mengenai bagaimana lembaga politik seharusnya bekerja dan mewakili kepentingan masyarakat. Ia menempatkan DPD sebagai saluran aspirasi daerah yang dinilainya memiliki jalur representasi lebih langsung dibandingkan mekanisme berjenjang di partai politik.

Usulan tersebut disampaikan Rocky dalam forum yang membahas peran senator dan hubungan lembaga perwakilan dengan masyarakat. Namun, pernyataannya mengenai moratorium pembentukan parpol merupakan gagasan yang ia lontarkan dalam forum tersebut, bukan keputusan resmi mengenai kebijakan pemerintah atau perubahan sistem kepartaian.