Bupati Cilacap Didakwa Peras Kepala OPD Ratusan Juta Rupiah untuk THR

Semarang — Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman didakwa melakukan pemerasan terhadap sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil pemerasan yang mencapai ratusan juta rupiah itu diduga digunakan untuk keperluan Tunjangan Hari Raya (THR).

Jaksa KPK Eko Wahyu menjelaskan, Syamsul meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardodo untuk mengoordinasikan pengumpulan uang yang nantinya digunakan sebagai THR.

“Terdakwa membutuhkan uang sebagai THR sebesar Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 700.000.000 yang dikumpulkan dari para kepala OPD di lingkungan Pemkab Cilacap,” ujar Eko dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (31/7/2026).

Menurut jaksa, praktik pemerasan yang diduga dilakukan Syamsul bersama Sadmoko terjadi pada rentang Februari hingga Maret 2026. Dalam kurun waktu tersebut, keduanya berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp568 juta.

Uang tersebut didapatkan dari 21 organisasi perangkat daerah (OPD). Para kepala OPD menyetorkan uang dengan nominal yang bervariasi, mulai dari Rp3 juta hingga Rp100 juta.

Jaksa KPK menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan posisi dan kewenangan yang dimiliki terdakwa sebagai bupati. Para kepala OPD diduga merasa tertekan sehingga memenuhi permintaan tersebut.

Sidang pembacaan surat dakwaan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Dalam dakwaannya, jaksa memaparkan kronologi secara rinci mengenai bagaimana permintaan uang tersebut dikoordinasikan dan dikumpulkan.

Syamsul Auliya Rachman dan Sadmoko Danardodo kini harus menghadapi proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan. Keduanya diduga secara bersama-sama melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK terus mendalami kasus ini untuk mengungkap lebih jauh aliran dana serta pihak-pihak lain yang mungkin terlibat. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan persidangan agar proses hukum berjalan transparan dan berkeadilan.