Greenpeace Malaysia Protes di KBRI Kuala Lumpur, Desak Indonesia Atasi Kabut Asap Lintas Batas

Kuala Lumpur – Perwakilan Greenpeace Malaysia bersama Himpunan Advocacy Rakyat Malaysia (HARAM) menggelar aksi protes di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (4/9/2026). Aksi tersebut digelar untuk mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah lebih serius dalam menangani persoalan kabut asap lintas batas yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Dalam aksi tersebut, kedua kelompok menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak kabut asap yang melintasi wilayah Indonesia dan Malaysia. Mereka meminta pemerintah Indonesia memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan sekaligus meningkatkan transparansi informasi mengenai sumber dan perkembangan kebakaran.

Greenpeace Malaysia dan HARAM juga mengusulkan agar bukti maupun informasi terkait kebakaran dibagikan kepada pemerintah Malaysia secara berkala. Menurut mereka, pertukaran informasi tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah tersedia dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) maupun melalui jalur bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu hal penting dalam menghadapi persoalan kabut asap lintas batas. Dengan pertukaran data secara berkala, pemerintah kedua negara dapat memiliki dasar informasi yang lebih kuat untuk melakukan pemantauan, pencegahan, serta penanganan terhadap sumber kebakaran.

Campaign Lead Greenpeace Malaysia Heng Kiah Chun menegaskan aksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menyalahkan masyarakat Indonesia atas persoalan kabut asap.

“Protes ini bukan tentang menyalahkan Indonesia atas kabut asap. Kami memahami dan mengakui bahwa masyarakat Indonesia juga menderita akibat kebakaran ini,” kata Heng Kiah Chun.

Menurut Greenpeace Malaysia, persoalan kabut asap merupakan masalah lingkungan yang dampaknya dapat dirasakan melampaui batas wilayah negara. Karena itu, penanganannya membutuhkan kerja sama antara negara-negara yang terdampak, terutama dalam hal pertukaran informasi, pencegahan kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama ini menjadi persoalan yang kerap menimbulkan dampak lintas batas di Asia Tenggara. Kondisi angin dan cuaca tertentu dapat membawa asap dari wilayah yang mengalami kebakaran menuju negara tetangga, termasuk Malaysia.

Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kualitas udara. Kabut asap juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi di wilayah yang terdampak. Karena itu, Greenpeace Malaysia dan HARAM mendorong agar komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia tidak hanya dilakukan ketika kualitas udara sudah memburuk. Mereka menginginkan adanya pertukaran informasi yang lebih rutin sehingga perkembangan titik kebakaran dapat diketahui dan diantisipasi lebih awal.

Mekanisme AATHP sendiri menjadi salah satu kerangka kerja sama regional yang dapat digunakan negara-negara ASEAN untuk menangani persoalan pencemaran asap lintas batas. Selain melalui mekanisme regional tersebut, kedua kelompok juga membuka opsi penguatan komunikasi langsung antara pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui jalur bilateral.

Desakan tersebut muncul di tengah perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Penanganan sumber api menjadi penting bukan hanya untuk melindungi masyarakat di dalam negeri, tetapi juga untuk mencegah dampak kebakaran meluas ke negara-negara tetangga. Bagi Indonesia, tantangan penanganan karhutla juga mencakup upaya memastikan tidak adanya pembakaran lahan secara sengaja, meningkatkan pengawasan wilayah rawan kebakaran, serta menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sementara itu, bagi Malaysia, persoalan kabut asap lintas batas menjadi isu yang berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut membuat kerja sama kedua negara menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi ancaman kabut asap yang berulang.

Aksi Greenpeace Malaysia dan HARAM di depan KBRI Kuala Lumpur pun menjadi bentuk tekanan sekaligus seruan agar penanganan karhutla dilakukan secara lebih terbuka dan kolaboratif. Mereka menekankan bahwa persoalan kabut asap tidak semata-mata menyangkut hubungan Indonesia dan Malaysia, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.