Dedi Mulyadi Tegaskan SPP SMA-SMK Negeri Jabar Tetap Dihapus, Sebut Ada Penyalahgunaan Dana BOS Rp4 Miliar

Bandung — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan komitmennya untuk tidak mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri se-Jawa Barat. Menurutnya, kebutuhan operasional sekolah sudah dapat dipenuhi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan bantuan operasional tambahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Tidak ada alasan untuk mengaktifkan kembali SPP di SMA dan SMK negeri. Kebutuhan operasional sekolah sudah tercukupi,” tegas Dedi Mulyadi.

Pernyataan ini disampaikan Dedi Mulyadi di tengah berbagai aspirasi masyarakat terkait biaya pendidikan. Gubernur yang dikenal vokal ini menegaskan bahwa pemprov terus berupaya meringankan beban orang tua murid agar pendidikan gratis di tingkat menengah dapat terwujud secara nyata.

Dedi juga menyinggung adanya masalah internal di beberapa sekolah yang justru menjadi sorotan. Ia mengungkap masih ditemukannya penyalahgunaan dana BOS di sejumlah sekolah di Jawa Barat.

“Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp4 miliar,” ungkapnya.

Temuan tersebut menurut Dedi menjadi bukti bahwa permasalahan bukan terletak pada kekurangan dana, melainkan pada tata kelola dan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS agar benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Kebijakan penghapusan SPP di SMA dan SMK negeri Jawa Barat sejak Dedi Mulyadi menjabat sebagai gubernur menjadi salah satu program unggulan yang mendapat apresiasi masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh kalangan, terutama keluarga kurang mampu.

Dedi Mulyadi menyatakan pihaknya akan terus memperketat pengawasan penggunaan dana BOS dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang diduga melakukan penyelewengan. Sanksi tegas akan diberlakukan bagi kepala sekolah atau pihak yang terbukti menyalahgunakan anggaran pendidikan.

Dengan kebijakan ini, Pemprov Jabar berharap kualitas pendidikan di tingkat menengah dapat terus meningkat tanpa membebani orang tua siswa.