64,2 Persen Rakyat Indonesia Disebut Miskin Versi Bank Dunia, BPS Hanya 8,07 Persen: Mengapa Angkanya Bisa Jauh Berbeda?

JAKARTA — Polemik mengenai angka kemiskinan Indonesia kembali mencuat. Perhatian publik tertuju pada estimasi Bank Dunia yang menyebut sekitar 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan internasional pada 2026. Angka tersebut sontak dibandingkan dengan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen pada Maret 2026.

Sekilas, selisih kedua angka itu terlihat sangat mencolok. Jika menggunakan angka Bank Dunia, lebih dari separuh penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin. Sebaliknya, berdasarkan ukuran nasional BPS, proporsinya hanya sekitar satu dari setiap 12 penduduk.

Namun, kedua angka tersebut sebenarnya tidak sedang mengukur hal yang persis sama. Bank Dunia dan BPS menggunakan standar garis kemiskinan, metode, serta tujuan pengukuran yang berbeda sehingga hasilnya tidak dapat dibandingkan secara langsung sebagai dua versi dari satu angka kemiskinan yang sama.

Dalam Macro Poverty Outlook edisi April 2026, Bank Dunia memproyeksikan 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan US$8,30 per orang per hari berdasarkan paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) 2021. Garis tersebut digunakan Bank Dunia untuk membandingkan kondisi kemiskinan antarnegara berpendapatan menengah atas.

Sementara itu, BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang disusun berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Pada Maret 2026, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka ini merupakan ukuran resmi kemiskinan nasional yang digunakan pemerintah untuk berbagai kebijakan di dalam negeri.

Perbedaan metodologi tersebut menjadi penjelasan utama mengapa angka Bank Dunia bisa mencapai 64,2 persen, sedangkan angka BPS berada di kisaran 8 persen. BPS sendiri telah menjelaskan bahwa angka yang dikeluarkan Bank Dunia tidak dihitung menggunakan garis kemiskinan nasional Indonesia.

Dengan demikian, angka 64,2 persen tidak tepat dibaca secara sederhana sebagai “64,2 persen rakyat Indonesia miskin” dalam pengertian yang digunakan pemerintah Indonesia. Angka tersebut menunjukkan proporsi penduduk yang pengeluarannya berada di bawah ambang US$8,30 PPP per kapita per hari yang dipakai Bank Dunia untuk kebutuhan perbandingan internasional.

Begitu pula angka 8,07 persen BPS tidak berarti seluruh penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sudah hidup sejahtera. Di antara kelompok miskin dan kelompok yang relatif mapan terdapat populasi yang rentan jatuh miskin ketika menghadapi kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, penyakit, bencana, atau guncangan ekonomi lainnya.

BPS sendiri menekankan bahwa kelompok masyarakat di atas garis kemiskinan memiliki spektrum kesejahteraan yang sangat lebar. Dalam penjelasan BPS sebelumnya, kelompok tersebut mencakup penduduk rentan miskin, aspiring middle class, kelas menengah, hingga kelompok affluent. Karena itu, seseorang yang secara statistik tidak dikategorikan miskin belum tentu memiliki kondisi ekonomi yang benar-benar aman.

Pada saat yang sama, kritik terhadap ukuran kemiskinan nasional juga terus muncul. Sejumlah analis menilai persoalan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat digambarkan hanya melalui kemampuan memenuhi konsumsi minimum. Kemiskinan dalam kehidupan nyata juga berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, perumahan, perlindungan sosial, serta kemampuan rumah tangga menghadapi berbagai guncangan ekonomi.

Pandangan tersebut membuat perdebatan mengenai garis kemiskinan tidak sekadar persoalan angka statistik. Di balik setiap metode penghitungan terdapat pertanyaan yang lebih besar: standar kehidupan seperti apa yang dianggap layak dan seberapa besar kemampuan ekonomi seseorang harus dimiliki agar tidak lagi dikategorikan miskin?

BPS sendiri menjelaskan bahwa indikator kemiskinan nasional menggunakan pendekatan moneter dengan melihat pengeluaran penduduk dibandingkan garis kemiskinan. Garis tersebut mencakup kebutuhan makanan dan nonmakanan yang diperlukan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dalam sistem BPS, seseorang dikategorikan miskin ketika rata-rata pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan yang berlaku.

Pada September 2024, misalnya, garis kemiskinan nasional yang digunakan BPS mencapai Rp595.242 per kapita per bulan. BPS juga menghitung garis kemiskinan pada tingkat rumah tangga dengan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga.

Bank Dunia menggunakan pendekatan berbeda karena salah satu fungsi ukuran tersebut adalah memungkinkan perbandingan tingkat kesejahteraan lintas negara. Dengan menggunakan PPP, daya beli penduduk di negara yang berbeda dapat dibandingkan menggunakan satu standar internasional, meskipun kondisi harga dan pola konsumsi setiap negara berbeda.

Perbedaan itu juga menjelaskan mengapa angka kemiskinan internasional Bank Dunia sering terlihat jauh lebih tinggi daripada angka kemiskinan nasional. Ketika ambang pengeluaran yang digunakan lebih tinggi, semakin banyak penduduk yang berada di bawah ambang tersebut dan masuk ke dalam kategori yang dihitung sebagai miskin menurut standar internasional.

Polemik serupa sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Pada 2025, Bank Dunia memperkirakan lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia atau sekitar 171,8 juta orang berada di bawah garis kemiskinan internasional. Pada periode yang sama, BPS mencatat 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta penduduk miskin pada September 2024. BPS kala itu kembali menjelaskan bahwa kedua angka tersebut tidak bertentangan karena menggunakan standar kemiskinan yang berbeda.

Perbedaan tersebut kemudian kembali menjadi sorotan ketika proyeksi terbaru Bank Dunia untuk 2026 menunjukkan angka 64,2 persen. Karena angka itu sangat jauh dari statistik nasional, publik pun mempertanyakan kondisi sebenarnya masyarakat Indonesia.

Di sinilah pentingnya membaca data kemiskinan secara hati-hati. Menggunakan angka Bank Dunia untuk mengatakan bahwa hampir dua pertiga penduduk Indonesia miskin tanpa menjelaskan garis kemiskinan yang digunakan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Sebaliknya, hanya menggunakan angka BPS untuk menyimpulkan sebagian besar masyarakat Indonesia sudah terbebas dari masalah ekonomi juga berpotensi memberikan gambaran yang terlalu sederhana.

Kenyataannya, kemiskinan merupakan persoalan berlapis. Mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan pun dapat mengalami kerentanan ekonomi yang serius. Ketika pendapatan stagnan sementara biaya makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya meningkat, kemampuan rumah tangga mempertahankan standar hidup juga dapat tergerus.

Karena itu, perbedaan angka antara BPS dan Bank Dunia justru seharusnya mendorong pembahasan yang lebih luas mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tidak cukup hanya bertanya berapa jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga berapa banyak yang rentan jatuh miskin, bagaimana ketimpangan terjadi, dan apakah pendapatan masyarakat tumbuh sejalan dengan biaya hidup.

Bagi pemerintah, kedua pendekatan tersebut dapat memberikan informasi yang berbeda namun sama-sama berguna. Ukuran BPS penting untuk merancang kebijakan nasional berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia, sementara standar Bank Dunia membantu menempatkan posisi Indonesia dalam konteks perbandingan internasional.

Pada akhirnya, angka 64,2 persen dan 8,07 persen bukan dua angka yang bisa dipertentangkan secara sederhana. Keduanya lahir dari garis kemiskinan dan tujuan pengukuran yang berbeda. Yang lebih penting adalah bagaimana statistik tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu meningkatkan daya beli, memperluas kesempatan kerja, memperkuat perlindungan sosial, dan membuat masyarakat tidak hanya keluar dari garis kemiskinan secara statistik, tetapi juga benar-benar memiliki kehidupan yang lebih aman dan layak.